ANALISIS MENTOR TERHADAP RANCANGAN AKSI PERUBAHAN SIPAKAINGE’: INOVASI DIGITAL DALAM PENGUATAN TATA KELOLA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

^{Peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I Tahun 2026
Judul Aksi Perubahan: SIPAKAINGE’ (Sistem Informasi Pengelolaan dan Pencermatan Data Pemilih)}

Sebagai Mentor (Guru) dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
(PKP) yang diikuti oleh Saudara Muhammad Abdullah, S.AP., Dimana saudara tersebut meraih Juara 2
dalam kategori Rencana aksi perubahan yang dilaksanakan Pusdiklat bawaslu RI kerjasama LAN RI,selaku
Kepala mentor pada proses diklat, saya memandang bahwa Rancangan Aksi Perubahan yang
mengangkat inovasi SIPAKAINGE’ merupakan gagasan yang relevan, strategis, dan memiliki nilai manfaat
bagi penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Dalam analisis saya, gagasan ini berangkat dari adanya kebutuhan organisasi terhadap pengelolaan
informasi pemilih yang telah meninggal dunia secara lebih tertib, sistematis, dan terdokumentasi.
Informasi tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam pencermatan data pemilih karena
membutuhkan proses pengumpulan informasi, pemeriksaan, verifikasi, dokumentasi, serta pemantauan
terhadap tindak lanjutnya. Selama ini, apabila pengelolaan informasi masih dilakukan secara manual dan
belum terintegrasi dalam suatu mekanisme digital, maka berpotensi menimbulkan keterlambatan
pengolahan data, ketidakseragaman pencatatan, kesulitan penelusuran dokumen, serta belum
optimalnya penyajian informasi sebagai bahan pengawasan.

Dari aspek urgensi, saya menilai bahwa SIPAKAINGE’ memiliki alasan yang kuat untuk dikembangkan
sebagai salah satu instrumen pendukung pelaksanaan tugas Subbagian HP2H. Penggunaan sistem
informasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan terhadap mekanisme pengelolaan informasi
yang lebih efektif dan efisien, sekaligus mendorong perubahan pola kerja dari proses administrasi yang
sebelumnya cenderung manual menuju tata kelola informasi berbasis digital. Hal ini sejalan dengan
tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan yang menekankan efektivitas,
efisiensi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.
Dari aspek inovasi, saya melihat bahwa SIPAKAINGE’ tidak semata-mata terletak pada penggunaan
teknologi Google Form, Google Sheets, maupun dashboard digital, tetapi lebih pada upaya membangun
sistem kerja yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, pencatatan, pemeriksaan
kelengkapan, pengelompokan data, hingga penyajian hasil pencermatan dalam bentuk laporan. Unsur
kebaruan dari aksi perubahan ini adalah adanya penguatan tata laksana dan mekanisme kerja yang lebih
terstruktur, sehingga informasi yang sebelumnya berpotensi tersebar dan sulit ditelusuri dapat dikelola
secara lebih sistematis. Dengan demikian, inovasi ini mempunyai nilai tambah karena tidak hanya
menghasilkan produk digital, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia di lingkungan organisasi.

Dari aspek urgensi, saya menilai bahwa SIPAKAINGE’ memiliki alasan yang kuat untuk dikembangkan
sebagai salah satu instrumen pendukung pelaksanaan tugas Subbagian HP2H. Penggunaan sistem
informasi ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan terhadap mekanisme pengelolaan informasi
yang lebih efektif dan efisien, sekaligus mendorong perubahan pola kerja dari proses administrasi yang
sebelumnya cenderung manual menuju tata kelola informasi berbasis digital. Hal ini sejalan dengan
tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan yang menekankan efektivitas,
efisiensi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.
Dari aspek inovasi, saya melihat bahwa SIPAKAINGE’ tidak semata-mata terletak pada penggunaan
teknologi Google Form, Google Sheets, maupun dashboard digital, tetapi lebih pada upaya membangun
sistem kerja yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, pencatatan, pemeriksaan
kelengkapan, pengelompokan data, hingga penyajian hasil pencermatan dalam bentuk laporan. Disinilah
Unsur kebaruan yang diusung dalam Rencana aksi perubahan SIPAKAINGE".
dari aksi perubahan dengan mengusung unsur kebaruan di temukan inovasi penguatan tata laksana dan
mekanisme kerja yang lebih terstruktur, sehingga informasi yang sebelumnya berpotensi tersebar dan
sulit ditelusuri dapat dikelola secara lebih sistematis. Dengan demikian, inovasi ini mempunyai nilai
tambah karena tidak hanya menghasilkan produk digital, tetapi juga mendorong perubahan budaya
kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan organisasi.
Dari aspek implementasi, berdasarkan laporan hasil pelaksanaan yang disampaikan, saya memberikan
apresiasi terhadap capaian awal Saudara Muhammad Abdullah yang telah mengimplementasikan
SIPAKAINGE’ pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Belopa dan Belopa Utara, dengan cakupan delapan
desa/kelurahan. Terdapat 42 data yang berhasil dihimpun, dengan dua data dinyatakan ditolak
berdasarkan proses pemeriksaan. Seluruh data tersebut telah dapat ditampilkan melalui dashboard dan
dicetak sebagai bahan dokumentasi. Menurut saya, capaian ini menunjukkan bahwa inovasi telah mulai
dioperasionalkan dan memberikan gambaran nyata mengenai kemampuan Reformer dalam
menerjemahkan gagasan perubahan menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan dan diukur hasilnya.
Namun demikian, saya juga menekankan bahwa data yang berhasil dihimpun harus tetap melalui proses
pemeriksaan dan validasi yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sebagai
bahan pengawasan.
Dari perspektif kepemimpinan, saya menilai bahwa pelaksanaan aksi perubahan ini menjadi sarana
pembelajaran yang penting bagi Saudara Muhammad Abdullah untuk mengembangkan kompetensi
kepemimpinan pengawas, terutama dalam menggerakkan tim efektif, membangun koordinasi,
mengelola sumber daya organisasi, mengomunikasikan gagasan perubahan, serta memastikan
pencapaian target yang telah direncanakan. Seorang pejabat pengawas tidak cukup hanya mampu
melaksanakan pekerjaan administratif dan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga harus
memiliki kemampuan mengidentifikasi persoalan, menganalisis akar masalah, merumuskan solusi, serta
menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, saya memandang bahwa
SIPAKAINGE’ merupakan media pembelajaran kepemimpinan yang tepat untuk membangun karakter
pejabat pengawas yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Meskipun demikian, sebagai Mentor saya memberikan beberapa catatan penting yang perlu menjadi
perhatian dalam penyempurnaan dan keberlanjutan aksi perubahan ini. Pertama, perlu adanya standar
operasional prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengumpulan, pencatatan, pemeriksaan,
validasi, pengolahan, penyajian, dan pelaporan informasi agar seluruh proses berjalan secara seragam.
Kedua, perlu diperhatikan aspek keakuratan dan keabsahan sumber informasi, sehingga data yang
dihimpun tidak langsung dianggap sebagai data pemilih yang telah terverifikasi sebelum melalui
pemeriksaan sesuai ketentuan. Ketiga, aspek keamanan informasi dan perlindungan data pribadi harus
menjadi perhatian utama, mengingat informasi yang dikelola berkaitan dengan data kependudukan.
Keempat, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi,
pendampingan, dan pembagian tugas yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat. Kelima, harus terdapat
mekanisme evaluasi dan pemeliharaan sistem agar SIPAKAINGE’ tidak hanya digunakan selama
pelaksanaan Diklat PKP, tetapi dapat terus dikembangkan menjadi bagian dari tata kerja organisasi.